FPR Kaimantan Barat melakukan orasi di bundaran Digulis-UNTAN

Aksi Memperingati Hari Anti Korupsi dan Hak Azasi Manusia Ke-63

Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat

 

Aksi Tgl. 12 September 2011

        Aksi yang dilakukan di bundaran Digulis UNTAN oleh FPRKB adalah puncak aksi, yang beberapa hari sebelumnnya telah dilakukan pameran Poster di trotoar bundaran. Aksi FPRKB pada hari senin lalu dikawal ketat oleh Polisi, hingga aksi selesai.

       Aksi Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (FPRKB) di lakukan pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 dimulai dengan orasi di bundaran Digulis UNTAN yang di isi dengan seni teatrikal, mengambarkan keadaan yang telah terjadi pada rakyat umumnya di Indonesia dan khususnya di Kalimantan Barat.  Kemudian aksi dilanjutkan ke gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dengan lagit yang mendung dan rintik-rintik hujan tidak memudarkan semangat FPRKB untuk menuju gedung rakyat tersebut demi menyuarakan suara rakyat, namun dengan kondisi cuaca seperti itu malah disukuri oleh peserta aksi yang tergabung di dalam FPRKB sebagai suatu anugerah yang maha kuasa. Anggota DPRD yang menemui rombongan FPR Kalimantan Barat di teras gedung DPRD Provinsi KALBAR hanya satu orang saja yaitu dari Anggota Komisi 10 DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PDIP Bapak Martinus, beliau menyampaikan maaf bahwa anggota DPRD lain sedang mengadakan rapat akhir tahun, namun masa aksi FPRKB tidak berkecil hati, beragam pertanyaan diberikan dan tuntutan diserahkan kepada beliau demi perbaikan untuk rakyat Kalimantan Barat kedepan.

       

Orasi di Bundaran Digulis UNTAN

 

 Orasi menuju gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat

  

Tanya jawab dengan Anggota DPRD dari Komisi 10 DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PDIP Bapak Martinus.

 

Sumber tulisan : Aksi FPRKB

Foto : Aksi Memperingati Hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Ke-63

Aksi Memperingati Hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Ke-63

Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat

Aksi pada Tgl. 12 September 2011

 

FPRKB

Setiap bulan Desember penuh dengan momentum bagi rakyat Indonesia secara umum dan KALBAR secara khususnya. Didalam bulan Desember terdapat peringatan hari anti Korupsi 9 Desember, dan Hak Asasi Manusia 10 Desember. Hak Asasi Manusia dilahirkan dari perang dunia I dan II. Sehingga dideklarasikan secara universal melalui lembaga internasional PBB. Deklarasi tersebut dikenal dengan sebutan Universal Declaration Of Human Rights.

Rakyat Kalimantan Barat yang tergabung didalam Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat atau yang sering disebut FPRKB mengangkat tentang :

-       Imprialisme yang terjebak dalam hutang global. Krisis ini bersumber dari over produksi akibat dari anarki produksi negeri-negeri Imprialisme, terutama Amerika Serikat yang telah mengorbankan negeri jajahan, negeri setengah jajahan seperti Indonesia. Sehingga harus kehilangan hak dasarnya seperti , hak jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat kita ketahui diseluruh sektor rakyat yang ada di Indonesia.

-         Buruh di Indonesia menjadi korban sekema Labour Market Flexibility yang melahirkan politik upah murah.

-        Hutan mangrove yang menjadi benteng daratan dari gelombang air laut, yang menyebabkan abrasi, telah dialih fungsikan menjadi tambak oleh pengusaha. Sebagai contoh kasus perampasan tanah oleh PT. Sintang Raya yang terjadi di Desa Seruat dan nelayan di Desa Kuala Karang, Kab. Kubu Raya.

-        Di sektor mahasiswa juga tidak luput dari penindasan dan penghisapan, pengekangan berorganisasi, dan kebebasan mengeluarkan pendapat (pembunuhan karakter mahasiswa) dalam berkreasi dan berkreatifitas. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam dunia pendidikan pada privatisasi dan komersialisasi yang orentasinya mendapatkan nirlaba super. Sebagai contohnya RUU Perguruan Tinggi.

Dengan melihat kenyataan tersebut rezim SBY dan Boediono harus bertanggung jawab atas setiap pelanggaran HAM yang dialami oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia. Dalam memperingati hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia ke-63 ini, FPRKB yaitu sebuah aliasi masyarakat sipil multi sektor yang terdiri dari berbagai organisasi maupun individu yang menuntut hak-hak demokratis rakyat, seperti buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, perempuan, dan mahasiswa, menuntu :

1.       Naikan upah minimum regional (UMR) KALBAR.

2.       Berikan cuti reproduksi pada buruh perempuan.

3.       Hentikan perampasan tanah, alih fungsi lahan dan ekploitasi SDA oleh investasi asing.

4.       Stop PHK sepihak.

5.       Menolak RUU Pendidikan Tinggi.

6.       Amandemen UU1945 pasal 31 ayat 2 dan 4.

7.       Cabut UU BPJS.

8.       Realisasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dan APBN diluar gaji guru, karyawan dan dosen.

9.       Hentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap mahasiswa, berikan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat di kampus.

10.   Sediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

11.   Perketat pengawasan disektor pertanian yang dapat merugikan petani.

12.   Usir PT. Sinar Mas dari Kalimantan Barat.

13.   Hentikan perampasan tanah oleh PT. Sintang Raya di Desa Seruat.

14.   Lestarikan hutan Mangrove di KALBAR.

15.   Usut tuntas kasus tambak liar di desa Kuala Karang Kab. Kubu Raya.

16.   Berikan bantuan alat tangkap dan sosialisai nelayan terhadap pelestarian alam.

Sumber data : FPRKB

Foto : Poster FPRKB dalam Aksi Memperingati Hari Anti Korupsi dan Hak Asasi Manusia Ke-63